MUHAMMADIYAH DAN POLITIK (3) HABIS

Terdapat beberapa argumen yang patut kita perhatikan. Pertama, menyimak hadits Nabi di atas, jelas menunjukkan suatu keharusan untuk menempatkan amar makruf dengan tangan (kekuasaan) menjadi prioritas utama. Sekarang ini reformasi telah digulirkan, di antara jargonnya adalah pemberantasan KKN. Dalam model kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, hanya tauladan pucuk pimpinan nasional yang bisa berpengaruh. Ibaratnya, bila sapu yang digunakan untuk membersihkan KKN itu bersih, baru KKN bisa dihilangkan, akan tetapi jika sapunya kotor, mana mungkin bisa membersihkan. Bagi Muhammadiyah, maka tidak ada jalan lain kecuali merebut kepemimpinan nasional, bila ingin menyelamatkan reformasi. Kedua, Melihat perkembangan hasil reformasi selama lima tahun terakhir, menunjukkan hal yang belum menggembirakan. Dalam aspek ekonomi, tidak suatu perbaikan yang signifikan. Hal ini tentunya erta terkait dengan visi dan komitmen presiden sebagai panutan rakyat. Dengan demikian misi amak makruf nahi munkar tidaklah menjadi hilang, malah diberi pemaknaan sesuai konteksnya.

Dakwah Kultural Vs Politik Praktis ?

Beberapa kalangan, seperti JIL (Jaringan Islam Liberal) dan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) beberapa waktu ini sibuk melakukan kritik terrhadap keputusan PP Muhammadiyah yang mendukung pencapresan Amien Rais. Di antaranya adalah, mempertanyakan misi dakwah kultural yang sudah diputuskan dalam sidang Tanwir di Bali beberapa tahun lalu, mengapa harus diganti dengan orientasi politik praktis sesaat ? Juga ada yang mempermasalahkan hubungan Muhammadiyah-PAN, dengan menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan mengajukan capres dan cawapres adalah partai politik, bukan ormas seperti Muhammadiyah. Mengenai pertentangan atau dikotomi dakwah kultural Vs Politik praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut.  Ide dakwah kultural sesungguhnya adalah suatu model dkwah yang dikembangkan Muhammadiyah melalui aspek budaya, seperti budaya bersih, budaya disiplin, budaya keadilan, budaya hemat, budaya jujur, budaya rasional, budaya profesional, dan seterusnya. Dalam konteks pembenahan Indonesia era reformasi ini, maka tentu saja pemberantasan budaya KKN menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia, juga Muhammadiyah. Inilah dakwah kultural, yang dalam aspek politiknya mengandung implikasi ketauladanan, pergerakan, dan mobililasi yang berujung pada kepemimpinan bangsa. Dalam konteks ini, maka sesungguhnya tidak ada dikotomi dakwah kultural Vs politik praktis, namun yang ada adalah strategi dakwah kultural dengan pilihan pada sosok kepemimpinan yang bakal memberikan tauladan.

Beberapa Persoalan Penting

Untuk lebih menghayati bagaimana variabel-variabel penting yang perlu mendapatkan perhatian dan sekaligus pemikiran kita, setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi bidang garap kita dalam waktu dekat ini.

(1) Membangun Visi Indonesia Baru

Kepentingan politik Muhammadiyah dalam konteks membangun masa depan Indonesia tidak lain adalah dengan memulai tahapan yang telah menjadi cirikhasnya, yakni meneruskan reformasi yang masih belum tuntas. Apa saja itu, dan apa relevansinya dengan gerakan Muhammadiyah ? Membuka wacana hubungan gerakan Muhammadiyah dan Reformasi tidaklah mudah, terutama bagi orang yang tidak mengetahui asal usul gerakan ini. Terdapat beberapa karakteristik yang menunjukkan persamaan antara gerakan Muhammadiyah dengan reformasi. Pertama adalah sifat pemberontakannya terhadap tradisi dan kemapanan. Muhammadiyah lahir tahun 1912 dengan maksud memberikan pengajaran Igama (baca: agama) terutama bagi para pelajar dan di lembaga persekolahan yang waktu itu merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal yang dimiliki oleh ummat Islam. Penyelenggarakan pengajian dan pendidikan agama semacam itu adalah di luar kebiasaan. Demikian juga reformasi 98, menunjukkan pemberontakannya terhadap kemapanan orde baru yang telah berlangsung 32 tahun. Isyu sentral yang terkristalisasi dalam gerakan reformasi 98 ini antara lain soal demokratisasi dan pemberantasan KKN. Isyu demokratisasi antara lain soal suksesi kepemimpinan, pemilihan presiden secara langsung dan disentralisasi. Dalam konteks ini maka sebetulnya kepentingan Muhammadiyah dalam melanjutkan reformasi tidaklah perlu dicurigai, karena memang ada kesamaan karakter.

Apa yang sebenarnya diinginkan Muhammadiyah dalam melanjutkan proses reformasi di tanah air ?

Apakah benar bahwa Muhammadiyah telah bergeser dari orientasi dakwah dan pendidikan yang substantif ke arah pragmatis ? Kita berikan beberapa bukti di antaranya : Pertama, Setelah Muhammadiyah menggulirkan isyu Negara Federasi yang kemudian menjadi otonomi daerah, justru yang menikmati adalah penguasa-penguasa daerah, sementara muhammadiyah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat mengegolkan UU Sisdiknas, Muhammadiyah menjadi pelopor, namun setelah UU itu jadi, banyak kalangan yang memanfaatkannya dengan pendepatan kepada pemerintah tentang dana 20 % untuk pendidikan. Demikian juga sekarang dengan pemilihan presiden secara langsung, maka yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki anggota yang secara kuantitas memenuhi, sementara Muhammadiyah justru pada kualitasnya. Dengan demikian tidak benar bahwa gerakan politik Muhammadiyah akhir-akhir ini hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi justru untuk kepentingan bangsa jangka panjang.

(2) Visi Pemimpin bangsa menurut Muhammadiyah

Bila kita lihat hasil-hasil keputusan resmi Muhammadiyah seperti yang nampak dalam hasil Sidang Pleno diperluas PP Muhammadiyah tanggal 10-12 Pebruari 2004, pemimpin bangsa yang diharapkan adalah seorang dengan ciri-ciri :

1. Reformis
2. Bebas dari KKN
3. Mampu menyelenggarakan tata pemerintahan dengan baik
4. Memiliki visi kebangsaan yang luas
5. Tegas dan berwibawa dalam membawa bangsa ke tengah pergaulan internasional
6. Mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat
7. Menunjukkan kehidupan bangsa menuju ke masa depan yang baik

Bila pada Pilihan Presiden tanggal 5 Juli 2004 Muhammadiyah menentukan sikap untuk memunculkan kader terbaiknya Prof. Dr. H. Amien Rais sebagai calon Presiden, maka ada beberapa catatan yang perlu kita simak, yakni :

1. Bahwa langkah tersebut diambil tentunya dalam rangka kerja besar Muhammadiyah berupa amar makruf nahi munkar. Dengan demikian alasan paling tepat untuk memunculkannya adalah untuk mengatasi krisis multidimensional yang melanda bangsa ini. Seorang Amien Rais yang telah berhasil mempelopori gerakan reformasi sejak 1997, sudah sepantasnya diberi kesempatan untuk melanjutkan langkah-langkah reformasi yang sudah mengalami kemandegan selama empat tahun terakhir.
2. Bilamana dalam pemilihan presiden nanti Amien Rais berhasil menduduki sebagai orang nomor satu dalam republik ini, Muhammadiyah tidak perlu terlalu berbangga, namun justru tetap mendukung langkah-langkah yang positif, dan menjadi yang pertama untuk mengingatkan bila terjadi penyimpangan dalam pemerintahan. Jangan sampai terulang pengalaman seperti pendukung Gus Dur yang membabi buta.
3. Bila tidak berhasil untuk menduduki jabatan Presiden, Muhammadiyah tidak perlu berkecil hati. Apa yang sudah diupayakan hanyalah sebuah usaha dengan niat yang baik. Muhammadiyah harus tetap konsisten sebagai gerakan amar makruf nahi munkar, meski tidak bisa dengan tangan (kekuasaan), masih ada jalan yang lain (dengan lisan atau wacana).